Contoh Laporan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi bagi PPPK 2022

Kangprayit

Diperbarui: 11 Nov, 2022 • • menit membaca

Daftar Isi

LAPORAN PENGENALAN NILAI DAN ETIKA INSTANSI

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretariat Daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Serta memiliki fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini Struktur Organisasi Sekretariat Daerah:

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretatiat Daerah.

Sekretariat DPRD

Skretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Memiliki tata kerja sebagai berikut ini:

Secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD;

Secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat daerah memiliki tugas yaitu:

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan

Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang dperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

Sekretaria Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD

Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD

Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD

Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Inspektorat Daerah

Tata kerja inspektorat daerah yaitu bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Tugas inspektorat yaitu Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sedangkan Inspektorat memiliki fungsi yaitu:

Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati

Penyusunan laporan hasil pengawasan;

Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas Daerah Kabupaten/ Kota

Dinas Daerah Kabupaten atau kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Bertugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dipimpin oleh kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Memiliki fungsi perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati. Tipelogi dinas daerah dibagi menjadi 3 yaitu:

Tipe A mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah dengan beban kerja yang besar

Tipe B mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah dengan beban kerja yang sedang

Tipe C mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah dengan beban kerja yang kecil

Badan Daerah

Merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten / kota. Dipimpin oleh kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Fungsi badan daerah yaitu:

Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan unsur penunjang urusan pemerintahan badan daerah terdiri dari :

Perencanaan

Keuangan

Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Penelitian dan pengembangan

Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kecamatan

Merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di tingkat Kecamatan. dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK

1. Definisi PPPK (Sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN)

Secara umum Pengangkatan atau pengadaan PPPK bertujuan untuk mengisi keterbatasan sumber daya manusia dan percepatan pengisian jabatan fungsional yang membutuhkan persyaratan profesi dan uji kompetensi. PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen PPPK meliputi:

a. Penetapan Kebutuhan PPPK

b. Pengadaan PPPK

c. Pengangkatan Menjadi PPPK

d. Perjanjian Kerja

e. Pengembangan Kompetensi dan Pemberian Penghargaan

f. Disiplin PPPK

g. Pemutusan Hubungan Kerja

h. Cuti PPPK

i. Perlindungan PPPK

Gaji dan Tunjangan

PPPK akan mendapatkan gaji sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengangkatan serta tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengembangan Kompetensi

Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai dengan perencanaan Pengembangan Kompetensi pada Instansi Pemerintah dan / atau hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dilaksanakan berdasarkan:

Penugasan tertulis dari pihak yang bersangkutan pada Instansi Pemerintah;

Sesuai dengan kebutuhan organisasi,

PPPK dimungkinkan untuk melakukan pengembangan kapasitas secara mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, yang dilakukan:

Dalam jam kerja, berdasarkan atas izin dan penugasan tertulis dari atasan langsung paling rendah setingkat JPT pratama;

Di luar jam kerja, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ataan langsung.

PP NO 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK

Pasal 51

Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.

(2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

(3) PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 52

Berdasarkan ketentuan disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, PPPK pada setiap instansi menetapkan disiplin PPPK.

Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan karakteristik pada setiap instansi.

Tata cara pengenaan sanksi disiptin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tugas dan Uraian Jabatan PPPK

Manajemen tupoksi PPPK di OPD berdasar pada UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK, Pengadaan PPPK untuk mengisi keterbatasan SDM dan Percepatan Pengisisna Jabatan Fungsional yang membutuhkan persyaratan profesi dan uji kompetensi.

Definisi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.

Kewajiban PPPK dan Larangan bagi PPPK DASAR HUKUM

HUKUM Pasal 86 ayat (4) UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 86 1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. 2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. 3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 134 UU ASN, PP ini seharusnya ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak UU ASN berlaku, namun butuh waktu 7 tahun untuk menyelesaikan PP ini.

Kewajiban PPPK yaitu setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD RI Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah, Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, Melaksanakan tugas kedinasan dgn penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja PHK hal ini dapat dilakukan apabila: a. Jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir; b. Saudara meninggal dunia; c. Terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pihak Kesatu. d. Tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan yang mengakibatkan hukuman pemutusan hubungan kerja.

BAB III

NILAI DAN ETIKA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 yang menyatakan bahwa, pada tahun 2016-2021 yang merupakan upaya terwujudnya masyarakat Kabupaten Purbalingga yang MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA/BERAKHLAQUL KARIMAH.

Sebagaimana diatur dalam pasal 99ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga 2016-2021 2 maupun sumber-sumber dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Berikut Ini Capaian Kinerja Sasaran Renstra 2016-2021:

Meningkatkan penguatan Kelembagaan Perangkat daerah

Meningkatnya Pemerataan akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkatnya Pemerataan akses dan Mutu Pendidikan Dasar

Meningkatnya Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu serta Daya saing Pendidikan Menengah

Meningkatnya Pemerataan Akses dan Peningatan Mutu Pendidikan Non Formal

Meningkatanya Kualitas Penyelenggara dan pengelolaan Pendidikan

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra 2016-2021

Tujuan

Terwujudnya pendidikan untuk semua yang berkualitas

Mewujudkan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan, Cagar Budaya dan Sejarah

Indikator Tujuan

Angka Harapan Lama Sekolah

Persentase obyek pemajuan kebudayaan lestari

Capaian Kinerja Program 2016-2021

Program Pendidikan Anak Usia Dini

APK PAUD

Cakupan Guru PAUD memenuhi kualifikasi

Program Wajar Dikdas 9 tahun

APK SD/Sederajat

APM SD/Sederajat

APK SMP/Sederajat

APM SMP/Sederajat

Program Pendidikan Non Formal

Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi

Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah pendidik/tenaga kepedidikan berprestasi tingkat provinsi dan nasional

Persentase tingkat kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan minimal D.IV/S.1

Persentase sertifikasi pendidik

Persentase pendidik lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)

Program Manajemen Pendidikan

Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip manajemen berbasis Sekolah

Persentase akreditasi PAUD

Persentase akreditasi SD/Sederajat

Persentase akreditasi SMP/sederajat

Cakupan capaian SPM SD/sederajat

Cakupan capain SPM SMP/sederajat

Persentase angka kelulusan SD/sederajat

Persentase angka kelulusan SMP/sederajat

Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah

Cakupan kajian seni

Cakupan fasilitasi seni

Cakupan gelar seni

Cakupan misi kesenian

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Cakupan jumlah juru pelihara cagar budaya

Jumlah kunjungan museum dan monumen

Jumlah cagar budaya

Cakupan cagar budaya yang dikonservasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kabupaten Purbalingga

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;

Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;

Pelaksanaan kurikulum;

Pelaksanaan pengawasan pendidikan;

Pelaksanaan evaluasi hasil belajar;

Pelaksanaan peningkatan profesionalisme tenaga pendidikan;

Pelaksanaan pembinaan kepegawaian tenaga fungsional pendidikan;

Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan tugas pokoknya;

Pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya;

Pelaksanaan pembinaan uptd;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, terdiri dari :

Subbang Program dan Pelaporan;

Subbagian Keuangan;

Subbagian Umum.

c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari :

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

Seksi Pendidikan Non Formal.

d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :

Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;

Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar;

Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar.

e. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :

Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;

Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah;

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.

Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, terdiri dari :

Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD dan PNF;

Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Dasar;

Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Menengah.

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pendidikan. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pendidikan melalui sekretaris. Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang masing-masing.

Manajemen, Tugas Pokok dan Fungsi Guru di OPD

Sekolah tidak hanya sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertugas memberi nilai siswa sesuai standar dan aturan dari Dinas Pendidikan secara umum. Sekolah tidak hanya bertugas memberi nilai nilai akademik atau peringkat pada siswa, lembaga ini juga memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan dan membimbing, mendidik dan mengajar para peserta didik agar memiliki sifat / tingkah laku yang lebih baik.

Tugas Guru / Wali Kelas.

Di dalam pengelolaan sekolah khususnya Sekolah Dasar setidaknya ada beberapa tugas pokok dan fungsi yaitu guru kelas/walikelas yaitu sebagai berikut:

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

Pengelolaan Kelas

Mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan Pendidikan

Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Membantu pengembangan keterampilan dan kecerdasan anak didik

Membina karakter, budi pekerti dan kepribadian anak didik

Mengetahui jumlah (Putra dan Putri) dan nama-nama anak didik

Mengetahui identitas lain dari anak didik

Mengetahui kehadiran anak didik setiap hari

Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi anak didik

Melakukan Penilaian Tingkah laku anak didik sehari-hari di sekolah

Melakukan Penilaian Kerajinan, Kelakuan, dan Kedisiplinan anak

Mengambil Tindakan Bila Dianggap Perlu

Pemberitahuan , pembinaan dan pengarahan, Peringatan secara lisan dan tertulis

Peringatan khusus yang terkait dengan BP/Kepala Sekolah

Langkah Tindak Lanjut

Memperhatikan buku nilai rapor anak didik

Memperhatikan keberhasilan/kenaikan anak didik

Memperhatikan dan membina suasana kekeluargaan

Penyelenggaraan Administrasi Kelas

Membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap

Melaksanakan kegiatan pembelajaran

Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan, dan ujian.

Melaksanakan analisis hasil ulangan harian

Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan

Mengisi daftar nilai anak didik

Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan)

Membuat alat pelajaran/alat peraga

Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni

Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum

Melaksanakan tugas tertentu di sekolah

Mengadakan pengembangan program pembelajaran.

BAB IV

RENCANA KERJA PPPK

Rincian Rencana Kerja

Deskripsi

Proses pembiasaan dalam pendidikan merupakan hal yang penting terutama bagi anak usia dini karena anak belum bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk bagi dirinya. Ingatan anak-anak belum kuat, perhatian mereka mudah beralih pada hal-hal baru dan disukainya. Dalam kondisi ini mereka perlu dibiasakan dengan tingkah laku, keterampilan, kecakapan dan pola pikir tertentu. Kedisiplinan siswa dalam pembiasaan sehari-hari sangatlah diperlukan agar siswa mampu membentuk budaya sekolah.

Kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh anggota sekolah. Untuk menjaga kebersihan lingkungan setiap kelas dibentuk regu piket. Setiap hari siswa memiliki tanggung jawab menjaga kebersihan kelasnya sesuai dengan jadwal piket yang sudah ada. Kenyataannya, lingkungan sekolah terutama di dalam kelas masih sering terlihat kurang bersih. Hal ini dikarenakan siswa melaksanakan tugas piketnya hanya sekedar menggugurkan tanggungjawabnya. Bahkan terkadang ada beberapa siswa yang sengaja tidak melakukan tugasnya dengan berbagai alasan. Hal ini membuat saya merasa prihatin dan berfikir bagaimana cara agar siswa dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan sepenuh hati dan perasaan yang senang sehingga tercipta lingkungan sekolah dan kelas yang bersih dan sehat.

Disamping itu dalam kedisiplinan merupakan hal penting untuk membentuk karakter siswa agar senantiasa menerapkanya dalam kehidupan sehari – hari dalam segala aktivitas. Terutama di lingkungan sekolah diharapkan siswa dapat datang tepat waktu, mengikuti upacara dengan hikmat, berpakaian rapi dan sesuai dengan aturan serta melaksanakan semua peraturan yang berlaku di sekolah, sehingga nilai – nilai kedisiplinan yang diterapkan di sekolah dapat dibawa dalam kehidupan sehari – hari.

Sekolah merupakan salah satu tempat pembentukan budaya dan budaya merupakan bahan masukan bagi anak dalam mengembangkan dirinya. Budaya merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam menciptakan sekolah yang efektif, yang mampu mencapai tujuan dan berbagai sasaran. Budaya sekolah yang kondusif diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran yang efektif sehingga harus memiliki strategi dan metode yang cocok digunakan untuk peserta didik. Salah satu metode yang dapat digunakan ialah metode pembiasaan dan kedisiplinan.

Pembiasaan dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis, dan terorganisasi. Dalam hal ini, penulis merencanakan pembiasaan kedisiplinan kepada peserta didik untuk meningkatkan rasa tanggungjawab serta kerjasama dalam menjaga kedisiplinan di sekolah diantaranya menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan menataati peraturan –peraturan yang berlau di sekolah.

Khususnya dalam pelajaran penjasorkes penulis membuat program yang disebut dengan “Menjaga Kedisiplinan Diri di Lingkungan Sekolah”.

Tujuan

Dengan melaksanakan kedisiplinan dan pembiasaan diharapkan siswa mempunyai motivasi, tanggung jawab serta sikap kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan disiplin dalam menantaati peraturan di sekolah dan dapat menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, agar kompetensi social dan kepribadian guru meningkat.

Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan program “Menjaga Kedisiplinan Diri di Lingkungan Sekolah” ini antara lain:

Membentuk karakter peserta didik yang menjunjung tinggi kedisiplinan

Menumbuhkan rasa tanggungjawab dalam diri peserta didik

Meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Meningkatkan kompetensi sosial guru yaitu dapat berkomunikasi baik dengan peserta didik

Meningkatkan kompetensi kepribadian guru yaitu sebagai teladan bagi peserta didik

Sasaran

Sasaran yang dituju dalam program ini adalah warga lingkungan sekolah yang terdiri dari siswa, guru, dan karyawan yang ada di sekolah.

Tabel 3. Rencana Kerja PPPK Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SD N 1 Lamuk 2022/2023

Jenis Kegiatan

Semester 1

Semester 2

Keterangan

Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Terlaksana

Tidak Terlaksa

PROGARAM DALAM PEMBELAJARA

Memahami buku kurikulum

Menyusun dan mengembangkan silabus

Membuat administrasi perangkat pembelajan (RPP dll

Melaksanakan proses pembelajaran

(

Membuat dan dan menyusun program semester

(

Melaksanakan Evaluasi Pembelajaran

(

Mengoreksi Hasil Evaluasi Pembelajaran

(

Melaksanakan Program Perbaikan

(

Pelaksanakan Program Pengayaan

(

Membimbing Siswa

(

PROGRAM GURU

Menyusun Program Kerja

(

Mengevaluasi kinerja semester lalu

(

Mengikuti Upacara Bendera

(

Membimbing Siswa

(

PROGRAM PENGEMBANGAN

Mengikuti KKG PJOK

(

Mengikuti Kegiatan Olahraga di Koorwilcam Dindikbud Kecamatan Karanganyar

(

Mengikuti Program Pelatihan Komite Pembelajaran Implementasi Kurikulum Merdeka

(

Pembiasaan Senam Sehat

(

Pembiasaan Pengenalan Lingkungan Sekitar

(

Membimbing Ekstrakurikuler Olah Raga

(

Membimbing Kegiatan Pramuka

(

Mendampingi kegiatan siaga garuda

(

Mengikuti kegiatan ulang janji dan sarasehan Pembina Pramuka

(

Mengikuti Bimbingan Penyuluhan UKS di Puskesmas Karanganyar

(

Mengikuti pelatihan dan perlombaan dalam rangka HUT PGRI Cab Bola Voly

(

Pendmpingan dan pelatihan lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten

(

MengikutiOrientasi PPPK

(

Mengetahui

Kepala SDN 1 Lamuk

Tri Suwarsono, S.Pd.SD

NIP. 19631120 198608 1 003

Lamuk, 8 November 2022

Pembuat laporan

Edy Tri Hidayah, S.Pd

NIP. 19850128 202221 1 013

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari hasil penjabaran laporan Orientasi Pengenalan Nilai Etika untuk ASN PPPK dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sangatlah penting guna meningkatkan kualitas serta mutu untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Mengaktualisasikan ilmu yang telah diterima dimasa Orientasi agar ASN PPPK tidak sekedar mengetahui secara keilmuan saja, tetapi dapat memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkannya.

Mengetahui Rencana Strategi yang ada di Organisasi Perangkat Derah maupun di sekolah.

Mengetahui Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Merancang Rencana Strategis pembelajaran jangka panjang.

SARAN

Bagi sesama pendidik, ke depannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam Pemerintahan Jawa Tengah.

Bagi kepala sekolah, ke depannya dapat melakukan bimbingan dan arahan kepada PPPK agar bekerja dengan maksimal.

Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mendukung PPPK agar bisa melaksanakan pengembangan kompetensi guru demi tercapainya tujuan pendidikan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja PPPK.

Demikian Laporan Orientasi Pengenalan Nilai Dan Etika Instansi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan tugas dan oleh pihak lain, kepala sekolah maupun pengawas sebagai pedoman dalam rangka menjalankan fungsi kepengawasannya melalui pemantauan, supervisi, dan evaluasi terhadap guru.

Saya menyadari bahwa Laporan Orientasi Pengenalan Nilai Dan Etika Instansi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ini masih sangat sederhana, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak agar Laporan Orientasi PPPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini semakin baik dan bermanfaat bagi kita semua.